permendagri no 55 tahun 2008. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI . permendagri no 55 tahun 2008

go. 2017/NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan. 2018. Share: Twitter; Facebook; LinkedIn; Pinterest; Email;KEMENDAGRIIndonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4737); 7. 15 Tahun 2004; UU No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. UU No. 122 Tahun 2018. (Permendagri) NO. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Permendagri No. Video Testimoni Inovasi (Video Youtube) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Waktu Penciptaan Inovasi (Tanggal) Sudah ada. Profil Desa. 20*04 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionaT . 248, TLN NO. kemdikbud. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018. 2021. id : 4 hlm. Permendagri No. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008. Permen_no. 1045 -2 - 3. 55 Tahun 2019 Untuk Nanti. Dokumen : Kementerian Negara Perumahan Rakyat. (Permendagri) NO. Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil f. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permen LHK 55 tahun 2015 uji karakteristik limbah B3: Peraturan Menteri: 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2. REPUBLIK INDONESIA . 8 tahun 2021; perbup. 91, LL SETNEG : 57. 21 Tahun 2011. Jurnal Sak Etap 4. 25 February 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri. NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI,. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran. Standar dan Prosedur Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui Kpr Sarusuna Syariah Bersubsidi. Abstrak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 . 55 Tahun 2011: 55: 2011: Pedoman Umum Hubungan Media Di Lingkungan Instansi. E. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kemendagri. 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara. 23 Tahun 2014; UU No. Permen No. id. Nomor 55 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2008 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 11 Agustus 2008 Tanggal Pengundangan 11. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberentian Kepala Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. ABSTRAK:Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. go. 2018. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan: 06 Oktober 2020: 09. Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Permendagri No. :-Singkatan Jenis: PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 January 1970: Tanggal Pengundangan: 1 January 1970: Subjek:-Status: Berlaku:. 2. go. METADATA PERATURAN. Page: of 5. NOMOR 55 TAHUN 2013 . 63 Tahun 2009 (X) Permen No. . Pencabutan Permen Tahap I. 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. 12 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA DI. Bimtek Kewajiban Perpajakan Untuk Bendahara/Instansi Pemerintah Pasca Berlakunya Uu Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PENYELENGGARAAN PEKERJAAN PEREKAM MEDIS . Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia NO. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara). 4890, LL SETNEG : 28 HLM. 2009. Tipe Dokumen. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2008 MENTERI DALAM NEGERI, ttd. I. 9 Tahun 2015; PP No. go. Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); b. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Judul Asli:. 1. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Lampiran. 2021/No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. pdf: Peraturan Menteri: 3 / 2021 : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Lihat Katalog : Lihat Abstrak : Permendagri No 3 Tahun 2021. 13 Tahun 2006. . NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA. suryaden Sen, 11/28/2022 - 15:17. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pinjaman Daerah. id. bahwa dalam rangka te rtib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD,PERMENDAGRI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN. 2036, LL : 76 hlm. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2008 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 4. RANCANGAN SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 55 TAHUN 2008 . permendagri no 3 tahun 2017 ttg PPID kemendagri dan pemda. Simpan Simpan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Untuk Nanti. 13 tahun 2006; permendagri no. ID : 15 HLM. 100. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2019 - Perubahan Atas Permen ESDM No. 55 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan. 9 Tahun 2014. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PPKD. 24 Tahun. U. 611, peraturan. PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 January 1970. Jenis Kelamin : Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. (1) Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 52. Sumatera Selatan No. 4. 5,560 Views 0 by Admin JDIH. Peraturan Perundang-undangan. 1258, jdih. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130. Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan. 04 Th. 4. 158, peraturan. Print. Page: of 5. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2008. Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan, ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,. close menu. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74. Permendagri No. NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA. 58, BN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; danJudul. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Nomor. Permendagri-55-2008. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat. Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang. 493" LS dan 120° 16' 37. Dr. Permen No. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 57)tentang Pembentukan Daerah Tingkat IItermasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang. Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. 3. 60, LN. Pengawasan; 14. UU 24/2007 dikeluarkan pada tanggal 26 April 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya oleh: PER Terbitan: (2009) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 : Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan. pdf For Later. PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:-Tanggal. Ketentuan Lain-Lain; 15. 15 Th. Permen No. 12. Post Date : 2019-04-24 08:33:12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan. 2019, No. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 22 tahun 2006 tentang Standar lsiuntuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah - Pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri. Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. 73, BN. go. 2018/NO1481; PERMENPAN. Jombang No 12 Tahun 2020; Perda Kab. Belum Tersedia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. id : 5 hlm. NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. 42, BN. Rencana suksesi Kementerian Perdagangan; e. 2014. Permendagri 2007. PERTARUAN MENTRI DALAM NEGRI NOMOR 108 TAHUN 106. (Permendagri) NO. 20. Tipe Dokumen. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaDownload: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 PDF. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 55 tahun 2008; permendagri no. (Permendagri) NO. REPUBLIK INDONESIA . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan. PERMENDAGRI No. go. (Permendagri) NO. 5 Tahun 2021; PP No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah; 10. Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri. ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 330 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 201 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.